GORONTALO — Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim memimpin langsung pertemuan dengan Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas di Kantor Bappenas RI, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Gubernur Gusnar Ismail dan Menteri Bappenas Rahmat Pambudi pada 25 September 2026. Dalam pertemuan itu disepakati pembahasan lebih detail mengenai dukungan terhadap penyiapan mekanisme perizinan peningkatan jalan Tulabolo-Pinogu.
Sofian datang didampingi Kepala Bappeda Wahyudin Katili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aries Ardianto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Tri Handoko. Agenda pertemuan tidak hanya membahas aspek perizinan, tetapi juga peluang alternatif alokasi pendanaan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah saat ini.
Momentum Kunjungan Kerja Gubernur 22-23 September
Langkah Pemprov Gorontalo ini berjarak kurang dari sepekan setelah kunjungan kerja Gubernur Gusnar Ismail bersama rombongan pada 22-23 September lalu. Dari kunjungan tersebut, komunikasi dengan kementerian terus dilanjutkan hingga menghasilkan kesepakatan diskusi teknis antara pemerintah daerah dan Bappenas.
Pemprov menilai respons cepat diperlukan agar proses perizinan tidak tersendat di tahap administratif. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk memenuhi syarat kelayakan yang diminta Bappenas.
Peran Pemkab Bone Bolango dan Pemprov Dinilai Menentukan
Sofian menekankan bahwa keberhasilan optimalisasi pembangunan jalan Tulabolo-Pinogu bergantung pada langkah proaktif dua tingkat pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan momentum yang ada sebaik mungkin.
"Tentunya proaktif dan langkah strategis oleh Pemerintah Daerah baik Pemkab Bone Bolango dan Pemprov Gorontalo, akan sangat menentukan kiat optimalisasi ini. Kita harus memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk prosedur perijinan serta pemenuhan readiness criteria untuk alternatif usulan pendanaan," ungkap Sekda Sofian.
Alternatif Pendanaan Jadi Kunci di Tengah Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan alokasi pemerintah pusat membuat Pemprov Gorontalo membuka opsi pendanaan lain untuk peningkatan jalan Tulabolo-Pinogu. Diskusi dengan Bappenas diarahkan pada pemenuhan kriteria kesiapan proyek agar usulan alternatif pendanaan bisa diterima.
Peningkatan akses jalan menuju Pinogu menjadi perhatian karena kawasan tersebut dikenal sebagai wilayah terisolasi di Bone Bolango. Perbaikan infrastruktur diyakini membuka konektivitas warga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Pemprov Gorontalo belum merinci besaran anggaran maupun jadwal pasti pelaksanaan peningkatan jalan. Yang jelas, proses perizinan dan pemenuhan syarat kelayakan menjadi fokus tahap awal sebelum proyek masuk ke tahap pendanaan.
