GORONTALO — Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Komisi Informasi dan Diskominfo menggelar visitasi monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di seluruh Bawaslu kabupaten/kota. Ketua Bawaslu Idris Usuli di Gorontalo, Senin, mengatakan kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato.
Apa Saja yang Dinilai dalam Visitasi Ini?
Tim monitoring menyisir berbagai aspek penyelenggaraan layanan informasi publik. Mulai dari kelengkapan dokumen PPID, standar pelayanan, sarana dan prasarana, media penyebarluasan informasi, hingga fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Setelah proses monitoring, masing-masing ketua Bawaslu kabupaten/kota mempresentasikan program, fasilitas, serta berbagai inovasi pelayanan informasi publik yang telah dikembangkan.
Bukan Sekadar Penilaian, tapi Pembinaan Berkelanjutan
Idris Usuli menekankan bahwa monev bukan sekadar proses penilaian. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam membangun budaya pelayanan informasi publik yang berkualitas di seluruh jajaran. "Melalui monitoring, presentasi dan wawancara, kami ingin melihat secara objektif bagaimana implementasi keterbukaan informasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Idris Kunte menambahkan, monev ini menjadi instrumen pembinaan bagi badan publik. "Kami melihat adanya komitmen yang baik dari jajaran Bawaslu di Provinsi Gorontalo untuk terus berbenah melalui penguatan PPID, inovasi layanan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat," ujarnya.
Sinergi Tiga Lembaga Jadi Kunci
Idris Usuli mengapresiasi pendampingan dari Komisi Informasi dan dukungan Diskominfo Provinsi Gorontalo. "Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Kami berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota mempertahankan bahkan meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun mendatang," katanya.
Kepala Diskominfo Provinsi Gorontalo Mohamad Trizal Entengo mengatakan keterlibatan pihaknya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah. "Monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk mitigasi agar pelayanan informasi publik terus berjalan sesuai ketentuan," ujarnya. Ia berharap sinergi ini terus berlanjut dan mendukung Bawaslu Gorontalo meraih capaian terbaik di tingkat nasional.
Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan menjadi dasar pembinaan berkelanjutan guna mewujudkan Bawaslu sebagai badan publik yang informatif dan akuntabel sesuai amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
