GORONTALO — Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Gorontalo itu menilai arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus berangkat dari karakteristik wilayah yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan. Selama ini, kata Arifin, UMKM kerap hanya ditempatkan sebagai sektor pendukung, padahal perannya menopang perputaran uang di tingkat kampung dan kelurahan.
“Lebih-lebih Kota Gorontalo sangat bergantung pada sektor ini. Sebab, kita tidak punya sumber daya selain sektor jasa dan perdagangan,” kata Arifin dalam keterangannya.
Arifin menyoroti keterbatasan sumber daya alam sebagai alasan utama pemerintah kota tidak bisa menggantungkan pertumbuhan pada sektor ekstraktif. Sektor jasa dan perdagangan, menurut dia, sudah menjadi tulang punggung ekonomi warga sehari-hari.
“Karena itu, UMKM tidak boleh hanya ditempatkan sebagai sektor pendukung, melainkan harus menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah kebutuhan pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak sekadar berorientasi pada investasi besar. Arifin menilai penguatan produktivitas pelaku usaha lokal harus berjalan seiring masuknya modal ke daerah.
Transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, kata Arifin, perlu diwujudkan lewat langkah yang bisa diukur. Ia menyebut tiga fokus utama:
Arifin juga mendorong penguatan pembinaan, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta pembukaan peluang kemitraan antara UMKM dan sektor perdagangan serta jasa. Menurut dia, ekosistem usaha yang terbuka memberi ruang lebih luas bagi pelaku lokal untuk naik kelas.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian, Arifin menegaskan DPRD punya tanggung jawab mengawal program pemberdayaan usaha. Pengawasan mencakup efektivitas bantuan usaha, pendampingan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga kemudahan akses pemasaran.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kota Gorontalo, khususnya Komisi II yang membidangi perekonomian, memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan dan program pemerintah daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Dukungan terhadap UMKM, lanjut Arifin, perlu dibarengi pengawasan pelaksanaan program agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha disebutnya sebagai faktor penentu.
Bagi DPRD, penguatan UMKM merupakan investasi ekonomi jangka panjang yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Arifin berharap pengembangan sektor ini tidak berhenti sebagai program pendukung pembangunan.
“Pengembangan UMKM diharapkan tidak sekadar menjadi program pendukung pembangunan, tetapi benar-benar menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat perekonomian daerah,” tandasnya.
Dengan struktur ekonomi yang bergantung pada jasa dan perdagangan, arah kebijakan Pemkot Gorontalo dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah pelaku usaha lokal mampu bertahan dan tumbuh di tengah persaingan pasar.