GORONTALO — Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo menyebut pengadaan angkutan perdesaan memerlukan pendekatan yang menyesuaikan kondisi tiap daerah. Persoalan jarak antardesa yang jauh dan keterbatasan anggaran menjadi dua kendala utama yang harus dijawab dengan skema bersama.
Ia mencontohkan Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah yang jarak desa paling ujungnya mencapai lebih dari 100 kilometer menuju wilayah lain. Ada pula desa dan daerah tertinggal yang membutuhkan angkutan khusus untuk mencapai pusat layanan kesehatan maupun pendidikan.
Samsul menilai pengadaan kendaraan secara bersama dapat menjadi alternatif mengatasi keterbatasan angkutan di wilayah-wilayah tersebut. Gagasan yang pernah muncul adalah pembelian kendaraan melalui dana desa dengan skema sejumlah desa bekerja sama menyediakan angkutan yang dipakai masyarakat luas.
"Jadi (perlu kolaborasi) baik itu dengan BUMN, baik itu dengan provinsi, kabupaten, atau desa," kata Samsul saat memberikan arahan dalam forum tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas pihak membuat kebutuhan transportasi masyarakat desa dan daerah tertinggal bisa dipenuhi sesuai karakter masing-masing wilayah. Tidak ada satu formula yang bisa dipakai seragam untuk semua daerah.
Selain pemerintah pusat, pemda, dan pemerintah desa, penyediaan angkutan perdesaan perlu melibatkan Kementerian Perhubungan dan operator transportasi. Pelibatan itu diperlukan agar sistem pengelolaannya berjalan terpadu, bukan sekadar pengadaan kendaraan tanpa skema operasional yang jelas.
Bagi daerah seperti Gorontalo, yang memiliki banyak desa dengan akses jalan terbatas dan jarak ke ibu kota kabupaten cukup jauh, skema kolaborasi ini berpotensi jadi rujukan. Selama ini warga di sejumlah desa mengandalkan kendaraan pribadi atau ojek untuk mencapai puskesmas dan sekolah.
Samsul berharap kolaborasi antara beragam pihak menghasilkan model penyediaan transportasi perdesaan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Model itu nantinya bisa direplikasi ke wilayah lain dengan kondisi serupa.
Forum Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal 2026 menjadi wadah mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas skema tersebut. Kemendes belum merinci jadwal implementasi maupun daerah yang akan jadi percontohan lebih dulu.