GORONTALO — Ribuan warga di tiga kabupaten di Provinsi Gorontalo mulai merasakan dampak langsung kemarau panjang. BPBD Provinsi Gorontalo melaporkan total 16.758 jiwa atau setara 6.403 kepala keluarga (KK) kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Krisis air ini tidak merata di seluruh wilayah. BPBD menyebut tiga kabupaten menjadi wilayah terdampak paling parah, dan status siaga darurat kekeringan pun resmi ditetapkan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Penetapan status siaga darurat kekeringan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan sumber daya secara lebih cepat. Langkah ini juga mempermudah koordinasi pendistribusian bantuan air bersih ke titik-titik yang warganya paling membutuhkan.
BPBD tidak merinci secara spesifik nama ketiga kabupaten tersebut dalam laporan awal. Namun, status siaga darurat memungkinkan BPBD untuk bergerak lintas sektor, termasuk berkoordinasi dengan dinas sosial, TNI-Polri, hingga Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyaluran bantuan.
Kebutuhan air bersih di masa kemarau bukan hanya soal konsumsi minum. Warga juga membutuhkan air untuk memasak, mandi, mencuci, dan keperluan sanitasi lainnya. Ketika sumur warga mengering atau sumber mata air menyusut, aktivitas harian ikut terganggu.
Dalam situasi seperti ini, warga biasanya terpaksa membeli air dari penjual air keliling dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Sebagian lainnya mengandalkan bantuan dari pemerintah desa atau instansi terkait yang mengirimkan tangki air bersih secara berkala.
BPBD Provinsi Gorontalo terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan air di lapangan. Jika kemarau masih berlanjut, bukan tidak mungkin jumlah warga terdampak akan bertambah atau wilayah siaga darurat diperluas.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan melaporkan keluhan kekeringan ke perangkat desa atau posko BPBD setempat. Pendistribusian air bersih akan diprioritaskan ke lokasi yang paling kritis terlebih dahulu.