GORONTALO — Sertipikasi tanah aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah digenjot oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Prioritas utama menyasar aset-aset yang memiliki fungsi strategis bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik, di antaranya tanah Balai Latihan Kerja (BLK) serta sejumlah museum dan situs purbakala.
Tanah BLK menjadi perhatian khusus dalam proses sertipikasi ini. Kejelasan status lahan dinilai krusial karena BLK merupakan fasilitas vital dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil.
Melalui berbagai program pelatihan keterampilan, BLK menjadi salah satu fasilitas pemerintah dalam mempersiapkan masyarakat agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya sertipikat, pengelolaan dan pengembangan BLK ke depan diharapkan tidak terhambat persoalan administrasi pertanahan.
Selain BLK, proses sertipikasi juga menyasar tanah museum dan situs purbakala di Provinsi Gorontalo. Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya perlindungan aset yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan edukasi bagi masyarakat.
Kepastian hukum atas tanah menjadi tameng agar aset-aset bersejarah itu terlindungi dari potensi permasalahan pertanahan. Dengan begitu, pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan edukasi dan pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan.
Percepatan sertipikasi ini merupakan wujud sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah. Sertipikat tanah menjadi instrumen penting dalam pengamanan aset, sekaligus memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya.
Melalui langkah ini, Kantor Pertanahan Kota Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap percepatan sertipikasi aset Pemerintah Daerah, termasuk aset yang digunakan untuk pendidikan, peningkatan kualitas SDM, kebudayaan, pelestarian sejarah, serta berbagai kepentingan pembangunan daerah.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola aset pemerintah sekaligus memastikan tanah-tanah yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Gorontalo memiliki dasar hukum pertanahan yang jelas dan terlindungi.