GORONTALO — Dua minggu setelah model Fable dan Mythos milik Anthropic ditarik pemerintah AS, model terbaru OpenAI, GPT 5.6, dikabarkan bernasib serupa. The Information melaporkan Kamis lalu bahwa model ini hanya akan dirilis dalam pratinjau terbatas. Pemerintah menyetujui akses "pelanggan per pelanggan" hingga izin rilis umum keluar. Langkah ini menandai babak baru hubungan antara regulator dan pengembang AI di Amerika.
Masalah utama bukan sekadar penundaan rilis. Dean Ball, fellow di George Mason University yang akan bergabung dengan OpenAI, menjabarkan bahwa pemerintah AS tidak memiliki keahlian maupun kapasitas untuk menguji keamanan model AI secara memadai. "Tidak jelas jaminan keamanan seperti apa yang bisa memuaskan regulator," tulis Ball.
Belum ada upaya merumuskan secara eksplisit risiko apa yang ingin dicegah pemerintah. Ketidakjelasan ini membuat proses persetujuan tidak terduga dan berpotensi menghambat laju pengembangan model-model frontier.
Penundaan rilis bukan perkara sepele bagi lab AI yang berjuang memperbaiki neraca keuangan. Mythos, misalnya, sudah dalam masa pratinjau selama berbulan-bulan tanpa kepastian kapan dirilis secara umum. Sementara Sam Altman, CEO OpenAI, memproyeksikan pratinjau GPT 5.6 hanya berlangsung "beberapa minggu", ketidakpastian serupa tetap membayangi.
Setiap pekan dalam proses review bisa membatasi potensi pendapatan dari sistem yang mahal untuk dikembangkan. Jika laju pengembangan model melambat, efeknya merambat ke pembangunan pusat data yang menjadi tulang punggung ekspansi industri AI.
Banyak pihak di industri ini cenderung melihat situasi sebagai skenario zero-sum. Ada yang menuduh Anthropic menjalankan skema regulatory capture, sementara yang lain menuding OpenAI merapat ke pemerintahan Trump untuk menjegal pesaing. Namun, apa yang terjadi saat ini melampaui rivalitas antarperusahaan.
"Biaya dari penerapan proses persetujuan pemerintah yang serampangan untuk setiap model frontier sudah jelas. Tidak ada perbaikan yang bisa membantu satu lab tanpa membantu yang lain," tulis Ball. Solusi terbaik, menurutnya, membutuhkan kerja sama: mempercayakan proses pada kelompok independen, mendukung opsi regulasi yang paling tidak buruk, dan berjuang untuk AI sebagai satu industri utuh.
Meskipun proses pemerintah tampak sebagai masalah utama, ada kekhawatiran nyata di baliknya. Alat-alat AI telah terbukti merevolusi keamanan siber, dan kekhawatiran serupa muncul di bidang biorisiko dan alignment. Membatasi rilis model saja tidak cukup—itu hanya membatasi apa yang tersedia untuk publik tanpa menyelesaikan akar masalah keamanan.
Bagi pengguna teknologi di Indonesia, situasi ini patut dicermati. Ketika dua pemain utama AI global menghadapi hambatan regulasi yang sama, dampaknya bisa meluas ke ketersediaan fitur terbaru, kecepatan inovasi, dan harga layanan yang harus dibayar konsumen. Industri AI kini dihadapkan pada pilihan: bertahan dalam persaingan sengit atau bersatu menghadapi tantangan regulasi yang sama-sama mengancam.