GORONTALO — Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet, Selasa (26/5). Keputusan ini diambil di tengah blokade nasional yang telah melumpuhkan La Paz selama empat pekan terakhir.
"Presiden, bersama para menteri, telah mengambil keputusan sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami bagi negara untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen," kata Paz dalam pidato publiknya, dikutip dari kantor berita Anadolu.
Sebelum pemotongan, Paz menerima gaji bulanan sebesar 24.978 boliviano (sekitar 3.617 dolar AS atau Rp 64,7 juta). Jumlah itu merupakan batas maksimum gaji pejabat publik di Bolivia. Setelah dipotong setengah, gajinya menjadi 12.489 boliviano (sekitar 1.808 dolar AS atau Rp 32,3 juta).
Paz mulai menjabat pada akhir 2025 dengan agenda membongkar kebijakan ekonomi kiri yang diterapkan pendahulunya, mantan Presiden Evo Morales dan Luis Arce, selama dua dekade terakhir.
Aksi protes yang melibatkan masyarakat adat, pekerja tambang, guru, dan buruh pabrik telah memicu krisis pasokan. Sejak awal Mei, blokade jalan memutus rantai pasok nasional, menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, dan pasokan medis.
Pemerintah menuding mantan presiden Evo Morales sebagai dalang di balik kekacauan sosial. Morales saat ini berstatus buronan.
Menanggapi situasi, Morales menulis di media sosial bahwa Presiden Paz hanya memiliki dua pilihan: memiliterisasi negara atau menggelar pemilu setelah perundingan damai gagal. "Rodrigo Paz sedang mengatur kejatuhannya sendiri di jalan-jalan ini," tulis Morales di platform X.
Pemotongan gaji ini menjadi langkah dramatis pertama Paz sejak menjabat. Namun, apakah langkah ini cukup untuk meredam amuk massa yang menuntut perubahan kebijakan ekonomi, masih menjadi tanda tanya besar.