GORONTALO — Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kota Gorontalo resmi memasuki periode baru setelah prosesi pelantikan yang berlangsung Sabtu (3/10/2026). Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, praktisi bisnis, serta tokoh asosiasi usaha di daerah.
Ketua DPC HIPPI Kota Gorontalo Merdi Soepriaman menegaskan komitmennya memperkuat fondasi pengusaha lokal, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar lebih berdaya saing di tengah tantangan digitalisasi.
HIPPI sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan
Merdi menyebut organisasi yang dipimpinnya tidak sekadar menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha. Menurutnya, HIPPI diposisikan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat daerah.
"HIPPI hadir bukan sekadar sebagai wadah berkumpulnya para pengusaha, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Fokus utama kami ke depan adalah mendorong kemandirian ekonomi daerah, memperluas akses UMKM, serta mempercepat transformasi digital bagi seluruh anggota," ujar Merdi.
Pernyataan tersebut menempatkan tiga agenda besar kepengurusan baru: kemandirian ekonomi daerah, perluasan akses pasar bagi UMKM, dan percepatan adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha.
Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Pusat
Selain pengembangan UMKM, kepengurusan baru menargetkan penguatan kemitraan strategis antara pengusaha pribumi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. HIPPI berkomitmen aktif memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap berpihak pada keberlanjutan bisnis lokal.
Langkah ini dinilai penting mengingat kebijakan fiskal dan regulasi usaha kerap menentukan daya tahan pelaku usaha kecil di daerah. Masukan dari asosiasi pengusaha diharapkan menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan arah kebijakan pemerintah.
Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Pataka
Proses pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan pataka organisasi. Dengan terpimpinnya kepengurusan baru, HIPPI Kota Gorontalo diharapkan mampu menghadirkan program kerja nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di Provinsi Gorontalo.
Sejumlah pejabat pemerintah, praktisi bisnis, dan tokoh asosiasi usaha yang hadir dalam prosesi tersebut menjadi sinyal awal dukungan terhadap agenda kepengurusan baru. Dukungan lintas pihak dibutuhkan agar program penguatan UMKM dan transformasi digital tidak berhenti di tataran wacana.
