GORONTALO — Keluhan soal lampu lalu lintas yang tidak berfungsi optimal di sejumlah titik kota ramai disampaikan warga lewat media sosial, lalu ikut disorot dalam pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah. Ariston Tilameo menyebut pihaknya telah menampung dan menginventarisasi berbagai laporan masyarakat. Laporan itu terutama menyangkut kondisi fasilitas lalu lintas dan penataan arus kendaraan di wilayah perkotaan.
Salah satu lokasi yang paling banyak dikeluhkan berada di kawasan Masjid Jami. Penelusuran menunjukkan lampu lalu lintas di sana berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, bukan Pemerintah Kota Gorontalo.
“Memang salah satu keluhan itu adalah yang di Masjid Jami. Tetapi Masjid Jami itu bukan kewenangan daripada pemerintah daerah, itu milik daripada provinsi,” kata Ariston di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Senin (16/11/2026).
Ariston menilai perbedaan kewenangan tidak boleh membuat persoalan didiamkan. Menurut dia, lampu lalu lintas berkaitan langsung dengan kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan.
DPRD karena itu mendorong Pemkot Gorontalo berkoordinasi dengan pemprov. Tujuannya, fasilitas yang rusak dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah yang diusulkan berupa surat resmi dari pemkot kepada pemprov. Isinya menyampaikan kondisi lampu lalu lintas milik provinsi yang berada di wilayah Kota Gorontalo, agar persoalan tidak berlarut-larut.
“Kami menyarankan kepada pihak pemerintah daerah untuk menyurati provinsi, menyampaikan bahwa perlu diperbaiki lampu-lampu lalu lintas yang milik provinsi yang ada di Kota Gorontalo,” ujar Ariston.
DPRD berharap koordinasi lintas pemerintahan menjadi jalan keluar atas keluhan warga. Kewenangan pengelolaan boleh berbeda, tetapi lalu lintas yang tertib dan aman tetap menjadi kepentingan bersama.