GORONTALO — Enam provinsi masih membuka pemutihan pajak kendaraan per November 2026, dengan batas akhir bervariasi antara 19 Desember hingga 31 Desember. Program di Banten, DKI Jakarta, dan Lampung diperpanjang setelah semula berakhir Oktober, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur baru memulai periode baru. Wajib pajak yang menunggak hanya perlu membayar pokok PKB tanpa denda di sejumlah daerah.
Program pemutihan di Banten semula berakhir 31 Oktober 2026, kini diperpanjang sampai akhir tahun. Sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dibebaskan, sehingga wajib pajak cukup melunasi pokok pajak.
Pemilik kendaraan juga mendapat diskon 5 persen bila membayar sebelum jatuh tempo. Pembebasan sanksi berlaku otomatis tanpa persyaratan khusus, mengikuti mekanisme pembayaran pajak tahunan seperti biasa.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Periode program berlangsung 2 November hingga 31 Desember 2026.
Pembebasan diberikan otomatis, tanpa permohonan maupun proses administrasi tambahan. Wajib pajak yang terlambat membayar tidak perlu datang mengajukan penghapusan denda.
Pemprov Lampung memperpanjang pemutihan yang semula berakhir 31 Oktober 2026. Perpanjangan memberi ruang bagi pemilik kendaraan yang belum sempat mengurus kewajibannya pada periode sebelumnya.
Jawa Tengah menjalankan program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif sejak 21 September hingga 28 Desember 2026. Masyarakat mendapat pembebasan sanksi administratif atau denda PKB, sekaligus pembebasan pajak progresif.
Pembebasan pajak progresif berlaku untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sesuai ketentuan. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan tidak dikenakan pajak progresif selama periode program.
Pemprov Jawa Timur menggelar pemutihan pajak kendaraan untuk kedua kalinya tahun ini setelah program Agustus lalu. Program jilid 2 berlangsung dua bulan dengan sejumlah bentuk pembebasan dan keringanan.
Pemprov NTB menggelar pemutihan melalui Pergub NTB No. 6 Tahun 2026, namun beberapa program sudah berakhir pada 30 September 2026. Yang masih berjalan hanya diskon pajak 50 persen bagi kendaraan luar daerah yang mutasi ke NTB, berlaku sampai 19 Desember 2026.
Besaran manfaat berbeda antarprovinsi. Banten dan DKI Jakarta menonjolkan pembebasan sanksi, Jawa Tengah menambah bebas pajak progresif, sedangkan Jawa Timur menyertakan keringanan pokok bagi kelompok tertentu.
Wajib pajak disarankan mengecek kanal resmi masing-masing pemprov sebelum datang ke kantor Samsat. Sejumlah program mensyaratkan data penerima manfaat, seperti P3KE dan DTSEN di Jawa Timur, sehingga verifikasi di loket bisa memakan waktu lebih lama.