GORONTALO — Pengarusutamaan gender dinilai belum bisa berjalan hanya lewat program yang berdiri sendiri. Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo mengumpulkan sejumlah perangkat daerah untuk membahas perkembangan RAD PUG sekaligus menyiapkan Pelatihan Focal Point PUG tingkat provinsi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Selasa, 6 Oktober 2026.
Yana Yanti Suleman menyebut keberhasilan PUG ditentukan sejauh mana perspektif gender masuk sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program. Menurutnya, pendekatan itu menuntut komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas PPPA-PMD.
Dalam rapat tersebut, Yana menempatkan PUG sebagai bagian integral dari proses pembangunan daerah. Ia menilai PUG tidak cukup dijalankan sebagai kegiatan terpisah yang berjalan sendiri di luar arus utama perencanaan.
"PUG bukan sekadar kegiatan atau program yang berdiri sendiri. PUG harus masuk dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran dan evaluasi. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah," kata Yana Suleman.
Pandangan itu menjelaskan mengapa rapat koordinasi ini melibatkan banyak pihak. Bappeda, Inspektorat, BPKSDM, BKAD Provinsi Gorontalo, dan Provincial Lead SKALA Gorontalo duduk bersama membahas dua agenda utama: perkembangan RAD PUG dan kesiapan pelatihan focal point.
Yana menekankan penyusunan RAD PUG harus terarah dan realistis dengan memperhatikan isu gender yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Menurutnya, dokumen itu harus memuat arah kebijakan, target, indikator, pembagian peran, dan dukungan anggaran yang jelas.
"Kita ingin RAD PUG ini benar-benar menjadi instrumen kerja bersama. Harus jelas apa yang akan kita lakukan, siapa yang bertanggung jawab, indikatornya apa, dan bagaimana dukungan penganggarannya. Dengan demikian, pelaksanaan PUG dapat diukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Penguatan kapasitas focal point PUG di masing-masing perangkat daerah menjadi sorotan lain dalam rapat. Yana berharap focal point berperan sebagai penggerak internal yang mampu mengidentifikasi isu gender dan memastikan integrasi perspektif gender dalam program pembangunan.
"Focal Point PUG jangan hanya sebatas nama atau formalitas. Kita membutuhkan orang-orang yang memahami tugasnya dan mampu menjadi penghubung serta penggerak PUG di perangkat daerah masing-masing," tegas Yana.
Ia menyebut keterlibatan Bappeda, Inspektorat, BPKSDM, BKAD, dan Provincial Lead SKALA Gorontalo penting karena PUG bersinggungan dengan kebijakan pembangunan, kelembagaan, kapasitas SDM, pengawasan, hingga pengalokasian anggaran.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Arifandy Pelealu menyampaikan hal senada dalam pengantar awal rapat. Ia berharap pertemuan itu membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama agar PUG terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di seluruh perangkat daerah.
Arifandy juga mengharapkan masukan peserta untuk memastikan RAD PUG disusun secara konkret dan implementatif. Focal Point PUG di masing-masing perangkat daerah diharapkan benar-benar menjadi penggerak, bukan hanya pelengkap struktur.
"Yang paling penting dari pertemuan ini adalah adanya kesepahaman dan tindak lanjut yang konkret. Kita ingin PUG semakin kuat, terintegrasi dalam pembangunan, dan pada akhirnya mampu memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat serta partisipasi yang setara dalam pembangunan," pungkasnya.
Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo menyatakan akan terus mendorong koordinasi bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dua langkah yang menanti: mematangkan RAD PUG dan memastikan kesiapan Pelatihan Focal Point PUG Provinsi Gorontalo.