GORONTALO — Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menyatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan infrastruktur JIAT mampu mendukung kebutuhan air petani ketika debit air sungai terbatas. Setiap unit JIAT diproyeksikan mengairi lahan seluas 5 hingga 10 hektare, namun kapasitas itu masih perlu diverifikasi lewat data kondisi sumur dan luas lahan terlayani.
Jamal menegaskan produktivitas petani tidak boleh turun meski kemarau datang. Karena itu, pemetaan kondisi sumur dan aktivitas pertanian warga di sekitar lokasi menjadi bagian penting dari evaluasi.
"Dengan adanya program JIAT, diharapkan produktivitas petani tidak menurun meskipun musim kemarau. Karena itu, perlu dipastikan berapa luas lahan yang bisa diairi dan apakah masyarakat di sekitar sumur masih aktif bercocok tanam," ujar Jamal di Gorontalo, Jumat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo melengkapi data operasional seluruh JIAT. Data itu akan dipakai menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut, sebelum Gubernur meninjau kondisi di lapangan.
Permintaan tersebut muncul dalam rapat pemaparan laporan kemajuan pelaksanaan program JIAT dan daerah irigasi Provinsi Gorontalo. Rapat dipimpin langsung Gubernur Gusnar Ismail di Ruang Dulohupa, Gubernuran, pada Kamis (1/10).
Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo, Ali Rahmat, menyatakan pihaknya telah menyiapkan program pembangunan dan rehabilitasi JIAT dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia. Program dirancang berlangsung hingga tahun 2030.
"Pada 2027, direncanakan pembangunan 18 sumur baru dan rehabilitasi 10 sumur," kata Ali Rahmat.
Dari 70 unit yang butuh rehabilitasi, sebagian akan ditangani bertahap mengikuti kesiapan data dan anggaran. Pembangunan sumur baru diprioritaskan pada titik yang dinilai masih memiliki potensi layanan pertanian tinggi.
JIAT menjadi andalan petani saat debit air sungai menyusut di musim kemarau. Jika 70 unit dibiarkan rusak, lahan yang seharusnya bisa diairi berisiko kehilangan pasokan, terutama di daerah yang jauh dari saluran irigasi permukaan.
Pemprov Gorontalo menargetkan evaluasi rampung sebelum peninjauan lapangan oleh Gubernur. Hasil evaluasi akan menentukan unit mana yang masuk prioritas rehabilitasi lebih dulu.