GORONTALO — Penghargaan diterima Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Makassar dalam ajang yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi menjadi bentuk pengakuan kepada daerah yang berhasil mendorong inovasi dan pembangunan.
Gorontalo keluar sebagai peringkat I untuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Bonus Rp2 miliar menyertai trofi yang diterima kepala daerah.
Penilaian kategori ini mencakup sejumlah aspek layanan kesehatan yang dinilai sudah berjalan baik di Gorontalo. Di antaranya penyediaan akses layanan kesehatan, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ketersediaan sanitasi layak, hingga fasilitas kesehatan yang sesuai standar.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) turut menjadi bagian dari penilaian. Program itu menyasar warga agar bisa memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa terbebani biaya.
Gusnar menyatakan penghargaan ini bukan hasil kerja satu pihak. Ia menyebut tenaga kesehatan di tingkat paling bawah sebagai pihak yang paling berjasa.
"Saya kira penghargaan ini perlu didedikasikan kepada semua tenaga keaehatan mulai dari tingkat pustu, puskesmas hingga rumah sakit. Termasuk kepada para bupati yang sudah bekerja keras meningkatkan layanan kesehatan. Prestasi ini atas kerja keras kita semua oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih banyak," kata Gusnar di sela-sela penghargaan.
Menurut Gusnar, para bupati di kabupaten/kota se-Gorontalo juga berperan besar dalam peningkatan layanan kesehatan di wilayah masing-masing.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 digelar Kemendagri dalam beberapa batch wilayah. Batch II Regional Sulawesi mempertemukan sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di kawasan tersebut.
Bonus Rp2 miliar yang menyertai penghargaan menjadi insentif bagi daerah untuk mempertahankan capaian. Belum ada keterangan resmi mengenai peruntukan dana tersebut.
Bagi warga Gorontalo, capaian ini berkaitan langsung dengan kemudahan mengakses layanan kesehatan, terutama di puskesmas dan rumah sakit daerah. Perluasan kepesertaan JKN dan ketersediaan sanitasi layak menjadi indikator yang dinilai berdampak pada kualitas hidup masyarakat.