GORONTALO — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan pola rekrutmen yang berbeda itu saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Menurutnya, pemerintah tidak akan mengikuti pola penerimaan siswa baru seperti sekolah formal pada umumnya yang membuka pendaftaran massal.
“Mereka dijangkau. Jadi tidak membuka pendaftaran Sekolah Rakyat, tetapi menjangkau mereka yang memenuhi kriteria,” kata Gus Ipul dalam keterangannya di lokasi peninjauan.
Proses penjaringan calon siswa dilakukan melalui dua tahap. Pertama, pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah terintegrasi untuk mengidentifikasi keluarga prasejahtera. Kedua, petugas akan turun ke lapangan untuk memutakhirkan data dan memverifikasi kondisi riil calon siswa.
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan formal. “Program ini bagian dari upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang sering luput,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos memberikan peringatan keras terkait integritas proses penerimaan. Ia memastikan tidak ada celah bagi praktik percaloan maupun pungutan liar. “Tidak boleh ada suap, tidak boleh ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapa pun,” tegas Gus Ipul.
Larangan itu mencakup semua pihak, baik aparatur desa, pejabat daerah, maupun pihak lain yang mencoba menyisipkan calon siswa di luar kriteria. Pemerintah akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran dalam proses penjangkauan dan penetapan siswa.
Model rekrutmen aktif ini menjadi pembeda utama Sekolah Rakyat dibandingkan sekolah negeri biasa. Alih-alih menunggu pendaftar datang, pemerintah justru bergerak menjemput anak-anak yang paling membutuhkan. Gus Ipul menyebut pendekatan ini sebagai bentuk afirmasi nyata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
SRMP 17 Tabanan yang ditinjau Presiden merupakan salah satu dari sejumlah sekolah rakyat yang mulai beroperasi. Ke depannya, pola serupa akan diterapkan di berbagai daerah dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori desil terendah dalam DTSEN. Pemerintah menargetkan perluasan akses ini dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi dan jauh dari kepentingan politik lokal.