GORONTALO — Keputusan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Nomor 473/15/XI/2026 menjadi dasar penetapan UMP 2027, dengan tanggal 21 November 2026. Dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.405.144, upah minimum pekerja naik Rp342.856.
Data pembanding per 21 November 2026 menunjukkan persentase kenaikan Gorontalo tertinggi dari enam provinsi di Sulawesi.
UMP 2027 Melampaui Kebutuhan Hidup Layak Rp1.688
Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo 2026 tercatat Rp3.746.312. UMP 2027 berada di atasnya dengan selisih Rp1.688.
Selisih tipis itu menandakan upah minimum baru nyaris sama dengan perhitungan kebutuhan hidup layak pekerja di daerah.
Apa Saja yang Dipertimbangkan Dewan Pengupahan?
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menyampaikan atas nama gubernur bahwa angka UMP lahir dari pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi.
Dewan menimbang regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Aspirasi unsur pengusaha serta pekerja juga masuk dalam pembahasan.
Perusahaan yang Belum Sanggup Bisa Ajukan Pengecualian
Keputusan gubernur melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMP. Perusahaan yang belum mampu dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur.
Permohonan harus berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja, disertai audit eksternal. Usaha mikro dan usaha kecil dikecualikan dari ketentuan UMP sesuai peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi dan Pengawasan Ada di Tangan Disnaker
Pemprov Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi akan menyosialisasikan ketentuan pengupahan dan mengawasi pelaksanaannya di perusahaan.
Pemprov berharap kebijakan upah baru mendorong daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.