GORONTALO — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan 49 pegawai menjadi penggerak budaya antikorupsi melalui Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang digelar bersama KPK pada 6-13 November 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat integritas di tengah transformasi bisnis dan teknologi yang berjalan. Dari jumlah itu, 13 peserta disiapkan mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).
Bandung — Pelatihan berlangsung di Telkom Corporate University (Telkom CorpU) dan dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak serta Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin. Peserta berasal dari unsur culture booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan. Seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) setelah menyelesaikan pelatihan dasar.
Mengapa Telkom Libatkan KPK
Johanis menilai keterlibatan dunia usaha dalam membangun budaya antikorupsi menjadi bagian penting untuk memperluas ekosistem integritas. Menurut dia, pencegahan korupsi tidak cukup hanya lewat penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga kesadaran serta integritas setiap individu.
"Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas. Kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, sehingga budaya integritas semakin kuat dan tumbuh di lingkungan organisasi," ujar Johanis.
Integritas sebagai Bagian Transformasi
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyebut penguatan integritas bukan program sampingan, melainkan bagian dari transformasi perusahaan. Perubahan strategi bisnis, proses, dan teknologi, kata dia, perlu disertai penguatan karakter serta budaya kerja yang menjunjung etika dan tanggung jawab.
"Bagi Telkom, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan. Kami meyakini bahwa budaya integritas yang kuat harus dibangun secara bersama-sama dan menjadi bagian dari keseharian organisasi. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, transformasi yang kami jalankan tidak hanya menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif, tetapi juga semakin dipercaya," jelas Nanang.
Bekal Kompetensi bagi Para Peserta
Dalam pelatihan, peserta dibekali kemampuan mengenali risiko penyimpangan dan benturan kepentingan sejak dini, menghadapi dilema etika, serta menerapkan nilai antikorupsi dalam pekerjaan sehari-hari. Materi mencakup penyusunan dokumen penyuluhan, pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi, dan refleksi pengalaman integritas.
Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menegaskan penguatan budaya integritas harus berjalan seiring pengembangan kompetensi insan TelkomGroup. Menurut dia, para culture booster diharapkan menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
"Melalui program PELOPOR serta pengembangan kompetensi menuju sertifikasi PAKSI dan API, kami berharap para peserta, khususnya Culture Booster, dapat menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, integritas tidak hanya dipahami sebagai prinsip, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari," ujar Willy.
Jalur Sertifikasi dan Rencana Lanjutan
Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025. Metodenya blended learning: pembelajaran mandiri secara daring pada 5-6 November 2026, lalu pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.
Dua jalur sertifikasi disiapkan dengan fokus berbeda. PAKSI menekankan kompetensi edukasi dan penyuluhan antikorupsi, sementara API memperkuat kapasitas membangun dan mengembangkan sistem serta budaya integritas organisasi. Sebanyak 13 peserta dipersiapkan menuju API, sedangkan seluruh peserta diarahkan ke PAKSI.
Setelah pelatihan, peserta diharapkan mengedukasi rekan kerja sesuai profil risiko unit masing-masing. Mereka juga bertanggung jawab menjalankan dan mengevaluasi rencana aksi penguatan integritas secara berkelanjutan. Bagi Telkom, hasil akhirnya bukan sekadar sertifikat, melainkan perilaku kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi.