BEKASI — Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat penguatan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima membeberkan sederet persoalan klasik yang selama ini menghambat daerah dalam memungut pajak dan retribusi secara optimal.
Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut berlangsung selama dua hari. Pembahasannya dipecah dalam dua sesi besar: penguatan regulasi, administrasi, data, dan digitalisasi PAD pada sesi pertama, lalu berlanjut ke ekstensifikasi, kelembagaan, inovasi, serta penyusunan action plan pada sesi kedua.
Arya Bima mengungkapkan, data objek dan subjek pajak di banyak daerah belum sepenuhnya mutakhir. Data perpajakan pun masih tersebar di berbagai perangkat daerah dan instansi, sementara digitalisasi pungutan belum diterapkan secara merata.
“Tantangan aktual lainnya, kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola PAD masih beragam dan potensi ekonomi baru, termasuk sektor digital dan pariwisata, belum seluruhnya masuk ke dalam basis penerimaan daerah,” ujar Arya Bima dalam keterangan yang diterima redaksi.
Persoalan piutang pajak yang menumpuk juga menjadi sorotan. Strategi penyelesaian piutang dinilai belum optimal, ditambah potensi kebocoran dalam proses pemungutan retribusi yang masih terbuka lebar.
Usai mengikuti forum, Sofian Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah daerah kini memiliki peta jalan yang lebih jelas. Ia menyebut ada 11 arahan utama yang menjadi pegangan dalam menyusun langkah konkret peningkatan PAD secara terencana dan berkelanjutan.
“Intinya, ada 11 hal yang menjadi arahan dalam kegiatan ini. Termasuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru melalui ekstensifikasi dan inovasi,” kata Sofian.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan. Sofian menambahkan, pemerintah daerah juga didorong untuk segera menyusun action plan PAD yang memuat target, program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Dengan adanya target yang jelas tersebut, optimisme peningkatan penerimaan daerah di Gorontalo diharapkan tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan tereksekusi dalam anggaran perubahan maupun tahun anggaran berikutnya.