Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan hingga saat ini belum ada negara ASEAN yang menyampaikan nota diplomatik terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Meski begitu, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah menggencarkan deteksi dini serta penegakan hukum agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu lintas batas.
JAKARTA — Kekhawatiran akan gelombang protes diplomatik dari negara tetangga akibat kabut asap lintas batas belum terwujud. Dave Laksono mengonfirmasi bahwa sejauh informasi yang diterimanya, belum ada konfirmasi resmi mengenai nota protes dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia.
“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Meskipun situasi diplomatik masih terkendali, politikus Partai Golkar itu menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh kendor. Ia meminta jajaran pemerintah untuk memastikan seluruh instrumen penanganan berjalan sinergis, mulai dari pemadaman hingga operasi udara.
“Deteksi dini, pemadaman, operasi udara, pengawasan terhadap pembukaan lahan, serta penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipastikan efektif, terutama di wilayah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi,” kata Dave.
Dave menilai langkah proaktif pemerintah dalam berkomunikasi dengan negara tetangga menjadi kunci untuk meredam potensi ketegangan. Indonesia dinilai perlu menyampaikan secara transparan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan.
“Dengan komunikasi yang baik, kita dapat memastikan persoalan ini ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus membuka ruang koordinasi untuk pertukaran informasi dan kerja sama teknis apabila diperlukan. Komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dan lingkungan harus ditunjukkan, sembari tetap terbuka terhadap kerja sama regional.
Kekhawatiran akan terulangnya nota protes juga disuarakan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menyoroti kabut asap di Kalimantan yang telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan pada Jumat (21/8), serta imbauan pemerintah Singapura kepada warganya untuk mewaspadai dampak karhutla.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan negara tetangga. Mekanisme ASEAN yang ada juga dimanfaatkan untuk menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara.