GORONTALO — Selisih data ekspor-impor antara Indonesia dengan dua mitra dagang utamanya, Amerika Serikat dan China, ternyata mencapai puluhan miliar dolar AS. Temuan ini mendorong pemerintah untuk membentuk BUMN khusus yang bakal mengatur seluruh arus ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu pintu digital.
Airlangga membeberkan contoh kasusnya di hadapan peserta Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah OJK di Jakarta, Senin (25/5/2026). Menurut catatan Indonesia, defisit perdagangan dengan AS berkisar USD16-17 miliar. Namun, otoritas AS mencatat angka yang jauh berbeda.
“Contoh terhadap Amerika saja, kita merasa bahwa kita punya defisit itu sekitar USD16-17 billion, tapi disana ditangkapnya USD20 billion, ada gap," ungkap Airlangga.
Deviasi serupa juga terjadi pada perdagangan bilateral dengan China. Airlangga menyebut, delta atau selisih pencatatan antara Indonesia dan China tembus USD20-30 miliar. Artinya, ada arus barang yang tidak tercatat dengan benar di salah satu atau kedua negara.
"Kemudian kita ekspor dengan China itu dan juga impor China dari Indonesia, datanya juga ada delta USD20-30 billion," tambahnya.
Perbedaan data yang masif ini, menurut Airlangga, menjadi indikasi kuat adanya masalah struktural dalam tata niaga logistik internasional. Otoritas kepabeanan Indonesia dan negara tujuan ekspor menangkap angka yang tidak sinkron, menimbulkan kecurigaan akan praktik perdagangan yang tidak transparan.
Pemerintah pun menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor nasional. Lewat intervensi BUMN ini, ekosistem ekspor komoditas sumber daya alam strategis akan dikelola lebih transparan melalui satu pintu digital. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir celah data yang selama ini terjadi.
Dengan sistem agregasi, seluruh transaksi ekspor komoditas tertentu wajib tercatat dan terverifikasi oleh DSI. Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan data yang dilaporkan ke mitra dagang internasional akurat dan tidak ada lagi selisih yang merugikan negara.