KOTA GORONTALO — Bawaslu Kota Gorontalo memastikan kesiapan penuh untuk menjalankan Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) 2026. Hal ini diumumkan setelah jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu setempat mengikuti kick off secara virtual yang digelar Bawaslu RI, Selasa (12/5). Acara pembukaan berlangsung secara luring di Tangerang, Banten, dan diikuti oleh seluruh Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Program P2P dirancang sebagai ruang pendidikan dan kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat. Tujuannya memperkuat budaya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu. Anggota Bawaslu Kota Gorontalo, Herlina, menyebut keterlibatan publik menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.
"Program P2P bukan hanya sebatas kegiatan pendidikan, tetapi menjadi ruang kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam memperkuat budaya pengawasan partisipatif. Kami siap menyukseskan pelaksanaan P2P 2026 di Kota Gorontalo," ujar Herlina.
Herlina menambahkan, berbagai persiapan telah dilakukan untuk optimalisasi program. Mulai dari koordinasi internal, penyusunan strategi pelaksanaan, hingga mendorong partisipasi generasi muda dan komunitas masyarakat. Kick off yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.
Dalam arahannya, Lolly menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai fondasi utama menjaga kualitas demokrasi. Dengan adanya P2P 2026, Bawaslu Kota Gorontalo berharap lahir agen-agen pengawasan yang mampu menjadi mitra strategis dalam mengawal Pemilu 2029 di daerah. Program ini menjadi tonggak awal pengawasan berkelanjutan yang melibatkan warga secara aktif.