KOTA GORONTALO — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo mengidentifikasi sekitar 200 desa pesisir yang berpotensi masuk dalam usulan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dari total 729 desa dan kelurahan di seluruh provinsi, wilayah pesisir tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi pembangunan dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyatakan pihaknya bergerak cepat dengan mengumpulkan seluruh kepala dinas dari tingkat kabupaten dan kota. Koordinasi ini bertujuan untuk menyusun proposal teknis yang akan diajukan langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Mulai besok kami akan bertemu dengan kepala dinas kabupaten dan kota untuk menyiapkan proposal pengusulan KNMP baru di seluruh wilayah pesisir Gorontalo,” ujar Aryanto.
Gubernur Gusnar menjelaskan bahwa program KNMP memiliki peran vital dalam menutupi celah pendanaan infrastruktur di daerah. Mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas, dukungan dari APBN melalui program kementerian menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat pesisir.
Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang perikanan melalui KNMP diyakini akan memberikan dampak instan terhadap penguatan ekonomi. Gusnar menekankan bahwa fasilitas yang memadai akan langsung mengurangi beban biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh para nelayan.
“KNMP ini memberikan kontribusi yang sangat baik, untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang membebani masyarakat, khususnya nelayan,” kata Gusnar saat meninjau KNMP Leato Selatan, Kamis (7/5/2026).
Selain mengusulkan titik KNMP baru, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaporkan kondisi sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang membutuhkan perbaikan mendesak. Beberapa lokasi yang menjadi sorotan antara lain PPI Tongo, PPI Inengo, dan PPI Tenda.
Gubernur mengaku telah menyampaikan langsung keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas di pelabuhan-pelabuhan tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Pemprov berharap pembenahan fasilitas ini bisa mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana APBN murni dalam waktu dekat.
“Keluhan masyarakat terkait kebutuhan fasilitas pelabuhan sudah kami sampaikan menjadi perhatian KKP agar bisa mendapat dukungan melalui DAK maupun APBN,” jelas Gusnar.
Meski mengandalkan dukungan pusat untuk proyek infrastruktur skala besar, Pemprov Gorontalo tetap mengalokasikan APBD untuk program pendukung. Fokus utama penggunaan dana daerah akan diarahkan pada penataan fasilitas skala kecil serta program pelatihan bagi masyarakat di kawasan pesisir.
Langkah ini diambil agar bantuan fisik yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang telah memiliki keterampilan mumpuni. Sinkronisasi antara pembangunan fisik dari pusat dan pemberdayaan manusia dari daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem perikanan yang berkelanjutan di Gorontalo.