GORONTALO — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo mencatatkan defisit sebesar Rp2,1 triliun pada kuartal pertama 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Gorontalo, Arie Suwandini Wiwit, mengonfirmasi bahwa laju belanja negara bergerak jauh lebih cepat dibandingkan perolehan pendapatan hingga akhir Maret lalu.
Ketimpangan fiskal ini terlihat dari realisasi pendapatan negara yang baru menyentuh angka Rp303,92 miliar. Di sisi lain, pemerintah telah menggelontorkan belanja sebesar Rp2,449 triliun atau setara 26,89 persen dari total pagu anggaran tahun ini. Kondisi tersebut memicu defisit yang cukup lebar di wilayah Bumi Serambi Madinah.
Meskipun angka defisit daerah terlihat mencolok, Arie menekankan bahwa secara nasional kinerja APBN masih tergolong solid dan sehat. Posisi defisit nasional berada pada level 0,53 persen atau sekitar Rp135 triliun, yang dinilai masih dalam batas kendali pemerintah pusat.
Data DJPb menunjukkan bahwa porsi terbesar belanja negara di Gorontalo dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD). Nilainya mencapai Rp1,594 triliun atau mencakup 65 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat di provinsi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perputaran uang di Gorontalo masih sangat bergantung pada kucuran dana dari Jakarta.
Struktur pendapatan daerah juga memperlihatkan pola serupa. Hingga Maret 2026, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp980,67 miliar atau 13,92 persen dari target. Namun, sekitar 90 persen dari angka tersebut masih berasal dari transfer pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim.
“Reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient and sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif, ruang fiskal tetap terjaga dan kualitas pengolahan fiskal semakin optimal,” kata Arie Suwandini Wiwit dalam Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter di Gorontalo, Sabtu (2/5/2026).
Pemerintah daerah kini tengah mencari celah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salah satu strategi yang diandalkan adalah melalui akselerasi teknologi pada sektor pajak kendaraan bermotor. Program digitalisasi Samsat yang baru saja diresmikan diharapkan mampu menutup celah kebocoran dan mempermudah akses wajib pajak.
“Mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya teknologi yang sudah diresmikan melalui program digitalisasi Samsat, kita harapkan bisa ada peningkatan pendapatan asli daerah sehingga proporsi dengan TKD semakin meningkat," ujar Arie menjelaskan optimisme instansinya.
Langkah digitalisasi ini dipandang krusial mengingat kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas. Tanpa inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, Gorontalo akan terus terjebak dalam ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengakui bahwa keterbatasan fiskal masih menjadi ganjalan utama bagi seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Gorontalo memiliki ruang gerak anggaran yang sempit untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara masif secara mandiri.
Gusnar menyoroti Kota Gorontalo sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah. Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas agar belanja yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo kini berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tetap efektif di tengah kondisi defisit. Penajaman program kerja dan efisiensi birokrasi menjadi keharusan agar layanan publik tetap berjalan optimal meskipun ruang fiskal sedang tertekan.