GORONTALO — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta seluruh OPD menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan satu hingga dua tahun ke depan. Perencanaan itu dinilai penting agar anggaran tidak sekadar habis untuk belanja pengadaan, melainkan dipakai memenuhi kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalan yang mendorong pembenahan bukan hal baru. Pengadaan aset selama ini kerap tidak sesuai kebutuhan, kurang dimanfaatkan, dan menimbulkan ketidaksesuaian antara catatan administrasi dan keberadaan fisik barang di lapangan.
Gusnar menilai pengelolaan aset pemerintah harus dilakukan secara terencana, tidak hanya berorientasi pada pembelian barang. Setiap aset yang dibeli wajib punya manfaat jelas dan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.
"Sering kali kita rajin berbelanja aset, tetapi dari sisi pemanfaatannya tidak diperhitungkan. Akibatnya, ada kelebihan pengadaan yang menyebabkan ketidakefisienan," kata Gusnar di Gorontalo, Rabu.
Menurutnya, kelebihan pengadaan jadi sumber pemborosan yang berulang. Anggaran daerah seharusnya bergerak mengikuti rencana kebutuhan, bukan sebaliknya—belanja dulu, baru mencari alasan pemanfaatan.
Gusnar juga menyoroti aset yang tercatat rapi dalam administrasi, tetapi keberadaan fisiknya tidak diketahui pasti saat pemeriksaan di lapangan. Temuan semacam ini, menurut dia, harus dibenahi bersama lintas perangkat daerah.
"Barang milik daerah ini ada dua aspek. Ada yang tercatat secara administratif, tetapi ketika dicek di lapangan, entah ada di mana. Ini yang menjadi persoalan dan perlu kita benahi bersama," ujarnya.
Karena itu, pembenahan tata kelola aset mesti mencakup pemeriksaan fisik dan penilaian secara berkala. Penilaian dibutuhkan untuk memastikan nilai aset sesuai kondisi serta perkembangan harga.
Hasil penilaian itu sekaligus menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah. Tanpa data fisik yang akurat, pemindahtanganan berisiko menimbulkan sengketa atau kerugian negara.
Gusnar mengungkapkan ada lima substansi penting yang menjadi fokus pembenahan regulasi pengelolaan barang milik daerah. Lima poin itu menjadi kerangka agar pengadaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset berjalan dalam satu aturan yang jelas.
Pemprov Gorontalo belum merinci jadwal penerapan aturan baru tersebut. Namun arah kebijakannya sudah tegas: belanja aset tidak boleh lagi dilakukan asal jalan, dan setiap pembelian harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Bagi warga, pengelolaan aset yang rapi berdampak langsung pada kualitas layanan. Anggaran yang tidak bocor ke pengadaan berlebih bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak di tingkat OPD.