GORONTALO — Ariston Tilameo menyampaikan dorongan itu dalam wawancara dengan awak media, merespons keluhan masyarakat soal sejumlah lampu lalu lintas yang tidak lagi berfungsi. Menurut dia, pemerintah kota perlu mengambil langkah administratif dengan melayangkan surat resmi ke gubernur agar perbaikan bisa segera dijadwalkan.
“Memang sudah banyak keluhan masyarakat terkait lampu lalu lintas. Jadi kami menyarankan pemerintah untuk segera menyurati gubernur,” kata Ariston.
Ariston menjelaskan, kewenangan pengelolaan sebagian besar lampu lalu lintas di Kota Gorontalo berada di tangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, bukan pemkot. Karena itu, pemkot tidak bisa langsung turun memperbaiki tanpa koordinasi dengan pihak provinsi.
“Banyaknya lampu-lampu jalan ya sudah rusak tetapi kami inventarisir kemudian kami lihat bahwa memang salah satu keluhan adalah yang di masjid Jami, dan itu kewenangan Pak Gubernur,” jelasnya.
Dari inventarisasi yang dilakukan DPRD, simpang Masjid Jami menjadi salah satu titik yang paling banyak dikeluhkan warga. Titik itu masuk daftar prioritas karena berada di kawasan ramai dan menjadi jalur lintas utama di tengah kota.
Keberadaan lampu lalu lintas, menurut Ariston, tidak hanya berfungsi mengatur arus kendaraan. Alat itu juga menjadi penanda bagi pengendara untuk memperlambat laju dan menghindari tabrakan di persimpangan.
“Jadi kami menyarankan pemerintah daerah untuk menyurati pemerintah provinsi untuk menyampaikan agar perlu untuk diperbaiki lampu lalu lintas,” tambahnya.
DPRD Kota Gorontalo belum memerinci berapa jumlah titik lampu lalu lintas yang masuk daftar inventarisasi maupun batas waktu perbaikan yang diminta ke pemprov. Dorongan saat ini difokuskan pada langkah awal, yakni surat resmi dari pemkot ke gubernur.
Keluhan warga umumnya muncul pada jam sibuk pagi dan sore, saat arus kendaraan di persimpangan tanpa lampu aktif meningkat. Pengendara harus saling memberi jalan sendiri, sementara kendaraan dari arah berlawanan kerap menerobos tanpa acuan.
Bagi pengendara sepeda motor dan pejalan kaki, simpang tanpa lampu aktif menambah risiko karena tidak ada pembatas waktu yang jelas untuk menyeberang. Kondisi ini yang mendorong DPRD menempatkan keselamatan pengendara sebagai alasan utama usulan perbaikan.
Langkah berikutnya bergantung pada respons Pemkot Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jika surat resmi dilayangkan, perbaikan dapat masuk agenda pemeliharaan lalu lintas provinsi di wilayah kota.