GORONTALO — Tim Pembina Posyandu Kabupaten Gorontalo menyiapkan penguatan layanan dasar terintegrasi lewat enam SPM yang mencakup bidang-bidang pelayanan berbeda. Sejumlah unsur pemerintah dan tenaga kesehatan hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gorontalo, pimpinan OPD pengampu enam SPM, camat atau perwakilan dari Boliyohuto, Tolangohula, Asparaga, dan Mootilango, kepala puskesmas, kader kesehatan, serta kepala desa dan lurah.
Dalam sambutannya, Sofyan menyatakan Posyandu tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil. Perannya sudah bergeser menjadi pusat pelayanan yang mencakup enam bidang SPM.
"Posyandu kita telah mentransfer dirinya menjadi enam layanan SPM. Ini tinggal bagaimana kita mengoptimalkan keberadaannya melalui sinergi lintas sektor dan OPD pengampu agar bisa diakses langsung hingga ke tingkat desa," ujar Sofyan.
Enam SPM yang dimaksud menjadi dasar kerja lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Sofyan menekankan sinergi antarsektor dibutuhkan agar manfaat layanan bisa dirasakan masyarakat tanpa terkendala jarak dan kewenangan.
Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan memperkuat pemahaman soal pengelolaan Posyandu sekaligus meningkatkan koordinasi antarsektor. Hasilnya diarahkan menjadi langkah konkret memperluas akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi warga Kabupaten Gorontalo.
Sofyan meminta Tim Pembina Posyandu bersama perangkat daerah dan instansi terkait mengawal penanganan empat isu prioritas. Persoalan pertama adalah penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Evaluasi di tingkat kecamatan masih menunjukkan adanya kasus yang butuh penanganan lebih intensif, termasuk perhatian pada kondisi gizi, kemampuan ekonomi keluarga, dan akses ke pelayanan kesehatan.
Masalah berikutnya adalah penanganan tuberkulosis (TBC) dan pencegahan malaria. Pemerintah daerah memperkuat penanganan kasus TBC sekaligus mengantisipasi penyebaran malaria yang sebelumnya dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah. Genangan air dan mobilitas penduduk disebut sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan.
Pencapaian target imunisasi juga menjadi agenda yang disoroti. Sofyan mengingatkan pentingnya mengejar target imunisasi hingga batas waktu 10 Oktober 2026 agar perlindungan terhadap anak-anak meningkat. Tanggal tersebut telah berlalu saat kegiatan berlangsung pada 15 Oktober 2026, sehingga capaian dan tindak lanjut program perlu menjadi perhatian evaluasi.
Sofyan menyoroti laporan mengenai warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tercatat di sejumlah kecamatan. Ia meminta jajaran kesehatan, terutama puskesmas, memberikan pendampingan dan penanganan medis secara manusiawi. Warga yang membutuhkan pertolongan diharapkan memperoleh layanan yang sesuai.
Penguatan Posyandu, menurut arah kebijakan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan penanganan persoalan kesehatan yang menjadi prioritas daerah. Sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu diharapkan mendukung pelayanan yang lebih terpadu dan menjangkau masyarakat secara merata.