Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan data penerima bantuan sosial saat ini lebih akurat dibanding dua tahun lalu, meski belum sepenuhnya sempurna. Pernyataan itu disampaikan saat Dialog Penguatan dan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang. Kemensos memperluas uji coba digitalisasi bansos ke sejumlah kabupaten/kota setelah Banyuwangi.
SEMARANG — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai kualitas data penerima bantuan sosial sudah membaik dibanding periode sebelumnya. Perbaikan itu disebutnya sebagai hasil konsolidasi data yang dijalankan Kementerian Sosial sejak 2025 melalui program digitalisasi bansos.
"Apakah sekarang sudah akurat? Belum, masih butuh proses. Masih perlu waktu. Tetapi, dibanding dengan 2 tahun yang lalu, dengan 1 tahun yang lalu, data kita sekarang lebih aman," kata Saifullah dalam dialog di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan akurasi data menentukan tepat atau tidaknya penyaluran bantuan. Data yang salah berisiko membuat bansos jatuh ke keluarga yang tidak berhak menerimanya.
Kemensos menjalankan digitalisasi bansos untuk meregistrasi ulang seluruh penerima manfaat. Lewat sistem itu, masyarakat yang ingin mendapat perlindungan sosial dapat mendaftar sendiri tanpa harus menunggu usulan dari perangkat wilayah.
Sistem tersebut terhubung dengan basis data lintas instansi, mulai dari kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, pelanggan listrik, hingga data Dukcapil. Data dari berbagai sumber itu saling silang untuk menilai kelayakan seorang pendaftar.
"Nanti sistem yang akan menjawab, apakah seseorang memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bansos atau tidak? Nah ini adalah hal yang baru dan memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat," ujarnya.
Pendaftaran bansos dibuka lewat dua jalur. Jalur pertama melalui pemerintahan dari tingkat RT, RW, hingga pusat. Jalur kedua lewat partisipasi masyarakat dengan melibatkan relawan di luar struktur pemerintah.
Kemensos menempatkan agen perlinsos untuk membantu warga yang terkendala mengakses layanan digital. Tiga kendala utama yang ditemui di lapangan: tidak punya ponsel pintar, punya ponsel tapi tidak paham cara memakainya, atau paham caranya tetapi ragu mendaftar sendiri.
"Karena tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Atau yang kedua, dia memiliki smartphone mungkin enggak ngerti cara. Atau yang ketiga, dia punya smartphone dan ngerti caranya tetapi tidak percaya diri untuk mendaftar," kata Gus Ipul.
Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi mencatat 60 persen warga melakukan daftar ulang dan mengajukan bansos. Dari jumlah itu, 10 persen mendaftar mandiri, sisanya dibantu agen perlinsos.
Setelah Banyuwangi, Kemensos menguji coba sistem serupa di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang. Portal perlinsos.kemensos.go.id disebut sudah dapat diakses secara nasional.
"Sudah kita uji cobakan di Banyuwangi, sekarang kita uji cobakan di beberapa kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang dan terus diperluas, sementara perlinsos.kemensos.go.id sudah bisa diakses secara nasional," katanya.
Dialog di Semarang menjadi bagian dari upaya menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam membenahi data perlindungan sosial. Perbaikan data dinilai menjadi prasyarat agar penyaluran bansos tepat sasaran ke keluarga yang benar-benar membutuhkan.