GORONTALO — Platform Open Data Gorontalo (PENTAGON) diarahkan tidak sekadar menampilkan data statistik sektoral. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Trizal Entengo menyebut platform itu juga disiapkan untuk mendukung integrasi data sektoral dengan data geospasial serta layanan data pemerintah daerah.
Workshop Tata Kelola Data Spasial Provinsi Gorontalo digelar Bappeda Provinsi Gorontalo bersama fasilitasi SKALA di Oceana Resort, Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 sekaligus upaya memperkuat penyelenggaraan Satu Data di daerah.
Trizal menegaskan penguatan data spasial tidak hanya berorientasi pada penyediaan peta. Menurut dia, data itu harus dibangun dalam sebuah ekosistem dengan tata kelola, kelembagaan, standar, proses bisnis, dan mekanisme berbagi pakai yang jelas.
Dengan pendekatan tersebut, data yang dihasilkan perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Data juga dapat dimanfaatkan secara lintas sektor.
"Platform ini diarahkan tidak hanya untuk menampilkan data statistik sektoral, tetapi juga mendukung integrasi data sektoral dengan data geospasial serta layanan data pemerintah daerah," ungkap Trizal.
Workshop turut membahas penguatan peran Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Agenda lain mencakup koordinasi penyusunan data geospasial, pembinaan data spasial, serta dukungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Universitas Negeri Gorontalo.
Penguatan itu dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan data spasial berjalan terkoordinasi. Pembagian peran antarperangkat daerah juga diharapkan menjadi lebih jelas.
Kegiatan ini diikuti unsur Bappeda, Diskominfotik, Dinas PUPR, serta PPIIG/UNG. Turut hadir Kepala Bidang Statistik Sumarto Biki dan Kepala Bidang SDKI Fried Dewi bersama jajaran terkait.
Melalui penguatan tata kelola data spasial dan pengembangan PENTAGON, Pemprov Gorontalo mendorong tersedianya data yang lebih berkualitas, terpadu, dan mudah dimanfaatkan.
Data tersebut diharapkan memperkuat perencanaan, penetapan prioritas pembangunan, pemantauan program, hingga evaluasi kebijakan berbasis kewilayahan.