BOALEMO — Kejelasan status lahan bagi warga transmigrasi di kawasan Trans Pangea mulai menemui titik terang. Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melalui Bidang Transmigrasi menggelar koordinasi tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi Hak Pengelolaan (HPL) di wilayah tersebut, Senin (7/9/2026).
Kegiatan ini menyasar pemutakhiran data transmigrasi sekaligus menjawab persoalan status tanah dan aset yang selama ini dikelola masyarakat. Pendataan yang dilakukan diharapkan mampu memberi kepastian hukum atas lahan garapan warga.
Inventarisasi dan pemetaan yang dilakukan bukan sekadar pembaruan administrasi. Data yang dihasilkan akan digunakan sebagai landasan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan adanya SHM, warga transmigrasi tidak lagi berada dalam posisi ambigu terkait lahan yang mereka garap selama bertahun-tahun. Kepastian hukum ini dinilai krusial untuk menjaga produktivitas dan ketenangan warga dalam mengelola asetnya.
Pelaksanaan verifikasi melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, Kepala Desa Pangea, serta tokoh masyarakat transmigrasi hadir dalam koordinasi tersebut.
Tim Universitas Diponegoro (Undip) juga dilibatkan untuk melakukan pemetaan batas kawasan transmigrasi. Keterlibatan akademisi memberikan pendekatan teknis dan ilmiah dalam penentuan batas-batas lahan yang selama ini kerap menjadi sumber persoalan.
Di luar aspek pertanahan, kawasan Trans Pangea, khususnya SP 3, menyimpan potensi hutan dan konservasi alam yang besar. Area ini dinilai sebagai aset penting bagi Kabupaten Boalemo dan Provinsi Gorontalo yang perlu dijaga kelestariannya.
Pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjadi perhatian utama. Potensi lingkungan ini tidak hanya menopang kehidupan masyarakat transmigrasi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.
Koordinasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian panjang proses administrasi pertanahan. Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan terus bersinergi hingga penerbitan SHM dapat direalisasikan bagi warga.