GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo mengubah strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program yang terukur dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Instruksi ini mencuat setelah penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur Gusnar Ismail dan Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Pol Sri Bardiyati di Ruang Dulohupa, Gubernuran Gorontalo, Selasa (18/8/2026).
Gusnar menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi yang sifatnya seremonial. Ia meminta agar setiap program memiliki sasaran kuantitatif yang jelas dan dapat dievaluasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
"Saya minta materinya terukur misalnya nelayan, berikan sosialisasi kepada 1.000 nelayan. Taruh 1.000 jangan mengambang lagi," tegas Gusnar di Gorontalo, Rabu.
Pernyataan ini menjadi penegas arah kebijakan baru yang lebih konkret. Pemerintah daerah tidak lagi menerima laporan kegiatan yang tidak disertai data jumlah peserta dan dampak yang dihasilkan.
Beberapa dinas yang diminta menyusun langkah pencegahan sesuai bidangnya antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Setiap dinas harus memetakan program yang bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran di lapangan.
Menurut Gusnar, sasaran program perlu disesuaikan dengan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut nelayan, penambang, dan pengemudi sebagai prioritas utama intervensi.
Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Pol Sri Bardiyati membenarkan bahwa kelompok penambang, nelayan, dan pengemudi memang mendominasi kasus yang ditangani pihaknya. Menariknya, kasus penyalahgunaan narkotika dari kalangan pelajar dan mahasiswa justru relatif lebih jarang ditemukan.
"Kami terus mendorong membangun P4GN melalui pendekatan kolaborasi dan lintas sektor," kata Sri.
Gusnar meminta nota kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang lebih konkret antara BNNP dan organisasi perangkat daerah. Kolaborasi ini diharapkan diterjemahkan menjadi rencana kerja dengan target sasaran yang jelas.
BNNP Gorontalo menyatakan siap mendukung sosialisasi dan edukasi P4GN yang disusun pemerintah daerah, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Dengan pemetaan sasaran yang presisi, dampak pencegahan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat dipantau secara berkala dan hasilnya benar-benar terukur di lapangan.