GORONTALO — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia terus merangkak. Komitmen pemerintah itu muncul saat ICP berada di kisaran 92 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sekitar 70 dolar AS per barel. Kenaikan ICP berpotensi menambah top up subsidi energi.
Bahlil menyampaikan jaminan tersebut usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam forum itu, Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral.
Harga minyak mentah Indonesia saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel. Angka itu lebih tinggi 22 dolar AS dari asumsi APBN yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.
Pemerintah memperkirakan ICP berpotensi bertahan di bawah 100 dolar AS per barel bila tren saat ini berlanjut. Namun kenaikan harga minyak dunia tetap berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk menanggung subsidi energi.
Menurut Bahlil, pemerintah sedang menghitung dampak kenaikan ICP terhadap kebutuhan subsidi energi dalam APBN. Kenaikan harga minyak global disebutnya bakal menambah top up subsidi.
"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil.
Ia menegaskan kembali komitmen tersebut dengan singkat. "Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.
Di sektor batu bara, penerimaan negara bukan pajak yang ditargetkan Rp133 triliun diproyeksikan melampaui Rp160 triliun. Devisa ekspor batu bara yang semula ditargetkan 27 miliar dolar AS diperkirakan menembus 30 miliar dolar AS.
Proyeksi itu disampaikan Bahlil dalam kesempatan yang sama. Capaian sektor ESDM menjadi salah satu bahan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bagi pengguna kendaraan bermotor, jaminan tersebut berarti harga Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax bersubsidi jenis tertentu tidak berubah setidaknya sampai akhir 2026. Beban anggaran subsidi yang membengkak akan ditanggung pemerintah melalui top up APBN, bukan lewat penyesuaian harga di SPBU.
Pemerintah belum merinci besaran tambahan anggaran subsidi yang disiapkan. Perhitungan masih bergantung pada pergerakan ICP hingga akhir tahun.