GORONTALO — Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Norman Ginting menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai periode paling transformatif bagi percepatan energi terbarukan nasional. Penilaian itu merujuk pada implementasi biodiesel B50, pengembangan bioetanol E20, program PLTS 100 GWp, dan percepatan pengolahan sampah menjadi energi. Menurut METI, arah kebijakan tersebut menghubungkan ketahanan energi, penguatan ekonomi rakyat, dan keberlanjutan lingkungan.
Penilaian METI berangkat dari perubahan skala program energi terbarukan yang dinilai jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya. Norman menyebut keberanian pemerintah memperluas program dan mengaitkannya dengan kemandirian energi, industrialisasi, serta kesejahteraan rakyat sebagai perubahan yang penting bagi masa depan Indonesia.
“Dalam pandangan kami, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang paling transformatif dalam mendorong akselerasi energi terbarukan nasional,” ujar Norman dalam pernyataan resmi METI.
Bagi METI, ukuran keberhasilan transisi energi bukan sekadar target kapasitas terpasang. Manfaatnya harus terasa langsung: berkurangnya ketergantungan impor, bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja, serta tersedianya energi yang semakin andal dan terjangkau.
Mandatori biodiesel B50 menjadi salah satu tonggak yang diapresiasi METI. Saat peluncurannya pada Juli 2026, pemerintah menyampaikan bahwa program tersebut memungkinkan penghentian impor produk solar, dengan potensi penghematan devisa hingga Rp170 triliun.
“B50 menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun solusi energi dengan kekuatan sumber dayanya sendiri. Nilai ekonominya sangat besar: mengurangi ketergantungan impor, memperluas pasar komoditas domestik, serta memperkuat industri pengolahan dan mata pencaharian masyarakat,” kata Norman.
METI menilai berkurangnya ketergantungan pada BBM impor memperkuat ketahanan Indonesia saat harga energi dan nilai tukar bergejolak. Namun organisasi ini mengingatkan agar pengelolaan insentif dan pembiayaan dilakukan efisien, supaya tidak membebani fiskal dan subsidi energi.
Program E20, yakni pencampuran bensin dengan 20 persen bioetanol, dinilai METI sebagai langkah strategis lain untuk menekan ketergantungan pada bensin impor. Pemerintah menyiapkan program ini dengan memanfaatkan bahan baku pertanian domestik dan memperkuat kepastian penyerapan produksi.
Menurut Norman, pengembangan bioetanol berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rantainya membentang dari budidaya tanaman energi, industri pengolahan, logistik, hingga distribusi bahan bakar.
“Melalui tebu, jagung, sorgum, singkong, dan bahan baku lain yang layak dikembangkan, petani berpeluang menjadi bagian penting dari rantai pasok energi nasional,” ujarnya.
METI mendorong kemitraan petani yang adil, peningkatan produktivitas, kepastian pembelian, dan pemanfaatan lahan yang bertanggung jawab tanpa mengorbankan ketahanan pangan.
Program PLTS 100 GWp disebut Norman sebagai lompatan skala yang berani. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan program tenaga surya 100 GW sebagai bagian dari percepatan transisi energi Indonesia.
Jika terealisasi penuh, program ini berpotensi menaikkan kontribusi energi terbarukan dalam penyediaan listrik secara signifikan. Akses energi juga bisa meluas ke masyarakat kepulauan, wilayah terluar, dan daerah yang selama ini bergantung pada pembangkit diesel.
“Arti strategis PLTS 100 GWp adalah menghadirkan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Listrik dapat menggerakkan penyimpanan dingin hasil perikanan, pengolahan hasil pertanian, usaha kecil, sekolah, dan layanan kesehatan di berbagai pelosok Indonesia,” jelas Norman.
METI menekankan pentingnya integrasi PLTS dengan baterai, penguatan jaringan, dan pengoperasian sistem yang tepat. Di wilayah yang masih bergantung pada diesel mahal, kombinasi itu berpeluang menekan biaya penyediaan listrik sekaligus mengurangi kebutuhan subsidi. Program ini juga diharapkan menggerakkan industri panel surya, baterai, jasa rekayasa, konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan dalam negeri.
Percepatan pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy juga masuk daftar apresiasi METI. Pemerintah telah menetapkan lokasi prioritas dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah, Danantara, serta mitra usaha dalam pengembangannya.
“Kita mengapresiasi dorongan Presiden untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah. Program ini harus menghasilkan manfaat yang terukur: berkurangnya sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, lingkungan perkotaan yang lebih baik,” kata Norman.
Dari empat program itu, METI memandang transisi energi Indonesia kini bergerak dari sekadar wacana menuju eksekusi berskala besar. Ujiannya ada di lapangan: seberapa cepat realisasi PLTS 100 GWp, seberapa adil skema kemitraan petani untuk E20, dan seberapa efisien insentif B50 dijaga agar tidak membebani anggaran negara.