Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Permohonan maaf itu disampaikan menyusul pernyataannya dalam rapat terbatas Rabu (23/9) yang menyebut "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" di tengah penanganan karhutla dan kabut asap. Suharyanto menegaskan kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini selesai.
JAKARTA — Suharyanto menjelaskan konteks kata "normal" yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat yang masih tetap berjalan. Penjelasan itu ia sampaikan melalui akun Instagram resmi @suharyanto_shr di Jakarta, Jumat.
"Saya memahami penggunaan kata 'normal' dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," kata Suharyanto.
Menurut Suharyanto, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal. Ia juga menegaskan pernyataannya bukan untuk mengabaikan kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
"Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap," ujarnya.
BNPB mengakui masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi turut terdampak.
Dalam laporan yang sama, Suharyanto menyebut tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng dan Kalbar telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla. Situasi itu membuat layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran kondisi lapangan yang dilaporkan.
Meski demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
"Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya," kata Suharyanto.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman. Penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat dari ancaman karhutla juga menjadi prioritas.
Pihaknya juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan. Langkah itu dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
"Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami," kata Suharyanto.