GORONTALO — Mansir Mundeng menyampaikan hal itu pada Rabu (23/9/2026), menyusul sejumlah pemberitaan yang mengangkat isu di DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, ada media yang menyajikan berita hanya berdasarkan satu pihak tanpa mengonfirmasi pihak lain.
Ia menilai kondisi itu membuat informasi yang diterima masyarakat tidak utuh. Data yang dipakai pun, kata dia, sebagian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Mansir secara khusus menyoroti pemberitaan yang mencantumkan angka 23 anggota dalam sebuah persoalan yang berkaitan dengan DPRD. Data itu dinilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia meminta sumber data semacam itu dipastikan kembali validitasnya sebelum dipublikasikan. Pengecekan data dan konfirmasi ke pihak-pihak terkait disebutnya sebagai langkah yang tidak bisa dilewati.
"Kami senantiasa memantau berita. Namun ada beberapa media yang membuat berita terkesan hanya berdasarkan satu pihak dan tanpa mengonfirmasi, sehingga berita menjadi tidak berimbang. Bahkan, ada beberapa data yang tidak sesuai," ujar Mansir.
Mansir menegaskan persoalannya bukan pada penggunaan hak jawab setelah berita terbit. Yang lebih penting, menurut dia, adalah bagaimana informasi diperoleh dan diverifikasi sebelum naik ke publikasi.
"Ini bukan soal ruang hak jawab, tetapi lebih pada kecenderungan pemberitaan yang terkesan tendensius," katanya.
Ia mengingatkan bahwa ketika berita menyangkut seseorang atau sebuah lembaga, semua pihak yang berkaitan semestinya diberi kesempatan memberikan penjelasan. Dengan begitu, masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh.
"Ketika berita menyangkut seseorang atau sebuah lembaga, sebaiknya semua pihak yang berkaitan diberi kesempatan memberikan penjelasan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi yang lebih utuh," jelasnya.
Mansir menilai kritik terhadap lembaga publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Ia menyebut banyak media mampu menyampaikan kritik secara tajam tanpa mengabaikan akurasi dan keberimbangan.
"Banyak media yang kritis dan tajam, tetapi tetap terpercaya. Yang sangat disorot adalah ketika kritis dan tajam tetapi tidak berimbang. Ini bukan soal alergi kritik, tetapi soal etik," tegasnya.
Menurutnya, kritik yang berbasis fakta justru dapat menjadi masukan penting bagi penyelenggara pemerintahan. Media tidak perlu menghindari kritik terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif.
Pandangan Mansir tidak lepas dari pengalamannya berinteraksi dengan insan pers, baik media cetak, elektronik, maupun daring. Ia pernah dipercaya sebagai Juru Bicara Khusus Gubernur Gorontalo.
Ia juga pernah menjabat di lingkungan pemerintahan kabupaten dan Universitas Gorontalo, serta dipercaya sebagai Ketua ASKAD SulutGo (Asosiasi Staf Khusus Kepala Daerah se-Sulawesi Utara dan Gorontalo).
Pengalaman itu, kata Mansir, membuatnya memahami bahwa hubungan media dengan lembaga pemerintahan dan pejabat publik semestinya dibangun dalam semangat profesionalisme, keterbukaan, dan saling menghormati.
"Media memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Karena itu, independensi, ketajaman kritik, akurasi data dan keberimbangan harus berjalan bersama," ujarnya.
Mansir berharap hubungan antara media dan lembaga publik ke depan semakin sehat. Media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, sementara lembaga publik terbuka terhadap kritik dan koreksi.
Dengan begitu, pemberitaan tidak hanya menjadi sarana menyampaikan informasi, tetapi juga bagian dari proses edukasi publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Kalau datanya benar, kritiknya jelas dan semua pihak diberi ruang untuk menjelaskan, maka masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya," pungkas Mansir.