JAKARTA — Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar pada 2027. Angka yang dibidik mencapai 3,49 juta orang, dengan proporsi pekerja formal ditargetkan sebesar 40,81 persen.
Kesepakatan ini tercapai dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyebutkan target penciptaan lapangan kerja berada di kisaran 2,57—3,49 juta orang.
Kebijakan fiskal tahun depan juga diarahkan untuk menekan angka pengangguran terbuka. Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30–4,87 persen pada 2027.
Menurut Wihadi, penurunan ini akan dicapai melalui penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi. “Kebijakan fiskal dalam APBN 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyusun delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Salah satu klaster utama adalah hilirisasi dan industrialisasi yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
Selain itu, klaster pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. “Keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga pada sinergi kebijakan lintas sektor,” kata Wihadi.
Pemerintah menekankan pentingnya karakteristik wilayah dalam penyusunan PKPN. Setiap daerah akan mempertimbangkan potensi lokal, isu strategis, dan kesiapan masing-masing agar implementasi berjalan efektif.
Banggar DPR menyebut arah pembangunan yang menitikberatkan pada hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN 2027. Target ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.