GORONTALO — Peserta PKA Angkatan I 2026 dibagi ke dalam tiga kelompok dengan lokus berbeda di Kota Tomohon. Kelompok I mendalami layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelompok II di Dinas Pariwisata Daerah, dan Kelompok III di Bappelitbangda Kota Tomohon.
Wagub Idah menilai praktik baik dari ketiga instansi itu perlu diadaptasi sesuai kebutuhan daerah, bukan disalin mentah-mentah. Ia menyoroti tiga hal: keterlibatan perbankan swasta dalam mendukung kegiatan pariwisata, penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Menurut Idah, nilai studi lapangan terletak pada gagasan yang bisa langsung dipakai di tempat kerja masing-masing. Pengalaman berkunjung ke daerah lain dinilai tidak cukup jika berhenti sebagai catatan perjalanan.
"Studi lapangan ini diharapkan membawa perubahan yang baik, bukan hanya menambah pengalaman, tetapi juga menghadirkan gagasan dan inovasi yang bisa diterapkan dalam pekerjaan masing-masing," ujar Idah.
Ia berharap hasil pemaparan tidak berhenti pada laporan tertulis. Dokumen itu semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program dan pelayanan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menegaskan tujuan studi lapangan bukan sekadar mengunjungi daerah lain. Menurutnya, yang menentukan adalah sejauh mana temuan di lapangan masuk ke dalam aksi perubahan peserta.
"Yang terpenting bukan semata-mata lokasi yang dikunjungi, tetapi apa yang bisa kita pelajari dan implementasikan. Hasil studi lapangan harus menjadi bagian penting dalam aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi," kata Sofian.
Sofian meminta aparatur pemerintah mengubah pola pikir. Bekerja bukan hanya menyelesaikan tugas rutin dan program yang sudah direncanakan, tetapi juga menghadirkan inovasi di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang meningkat terhadap kualitas pelayanan.
Agar aksi perubahan berjalan, Sofian menyebut perlunya dukungan komitmen pimpinan, kolaborasi antarpihak, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Tanpa itu, rencana perbaikan berisiko berhenti di atas kertas.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator sendiri menyasar pejabat administrator dan pengawas sebagai lapisan yang menjalankan kebijakan sekaligus mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Hasil studi lapangan menjadi salah satu komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut.