BONE BOLANGO — Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Feddy Hantyo Nugroho menyatakan pengabdian kejaksaan tidak berhenti pada penegakan hukum. Menurut dia, institusinya juga bertanggung jawab menghadirkan solusi atas kebutuhan warga melalui sinergi dengan instansi lain. Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan forum yang berlangsung di Center Point Bone Bolango.
Forum ini mempertemukan layanan yang biasanya tersebar di banyak meja pelayanan. Warga bisa mengurus administrasi kependudukan, memeriksa kesehatan, hingga berkonsultasi soal hukum dalam satu lokasi dan satu waktu.
Di bidang hukum, Kejari Bone Bolango menyiapkan pelayanan hukum keliling dan pelayanan pengambilan barang bukti perkara tilang. Ada pula kampanye antikorupsi untuk menumbuhkan kesadaran warga soal integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Ketiga layanan itu menyasar persoalan yang paling sering dihadapi warga: kebingungan prosedur, barang bukti tilang yang menumpuk, dan pemahaman antikorupsi yang masih dangkal.
Kebutuhan sosial dan ekonomi warga diakomodasi lewat pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan jiwa gratis, dan donor darah. Stan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga disediakan agar produk lokal ikut terangkat.
Kombinasi ini membuat forum bukan sekadar ajang penyuluhan hukum. Warga yang datang untuk berobat atau belanja kebutuhan pokok tetap bisa sekaligus menyelesaikan urusan administrasi dan konsultasi hukum.
Pemenuhan hak administrasi keluarga dan anak dijalankan melalui dua program. JAKSA SAKTI (Sahkan Administrasi Keluarga Tertib dan Integratif) menyerahkan buku nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) kepada pasangan yang telah menjalani isbat nikah.
Adapun JAKSA AYU (Urus Identitas, Dampingi Perwalian, Kawal Pendidikan Anak Yatim Piatu) menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak-anak yatim piatu yang telah menjalani sidang perwalian. Kedua program menyentuh persoalan yang kerap luput dari perhatian: status hukum keluarga dan identitas anak.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Kejari Bone Bolango menghadirkan JAKSA KOSTAN (Jaksa Kolaborasi Sertifikat Aset Tanah) melalui penyerahan sertifikat tanah milik pemerintah daerah. Program JADAS (Jaksa Peduli Aset) mencakup penyerahan kendaraan dinas roda dua dan roda empat milik pemerintah daerah yang tidak sesuai peruntukannya.
Penyerahan itu bagian dari penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset. Ada pula JAPRI (Jaksa Percepat Sertifikat Rumah Ibadah) yang diwujudkan lewat penyerahan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah.
Terakhir, program JPP (Jaksa Pelindung Pekerja) memberi ruang apresiasi melalui penghargaan BPJS Ketenagakerjaan kepada desa terbaik dalam kepatuhan ketenagakerjaan.
Integrasi 14 layanan dalam satu forum menunjukkan pelayanan hukum bisa dikembangkan dengan pendekatan yang lebih dekat ke kebutuhan masyarakat. Forum ini tidak berhenti pada edukasi hukum, tetapi juga menyentuh administrasi keluarga, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi, perlindungan pekerja, dan pengamanan aset publik.
Kejari Bone Bolango berharap Forum Kolaborasi Pelayanan Hukum Keliling terus dikembangkan sebagai sarana sinergi lintas sektor. Tujuannya memperluas akses pelayanan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui program Bakti Jaksa untuk Masyarakat, kejaksaan berupaya memperkuat kehadiran institusi penegak hukum di tengah warga. Harapannya, kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bisa terwujud di Bone Bolango.